Emansipasi Wanita Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Kesetaraan gender dan kepimimpinan perempuan adalah salah satu isu hangat yang dibicarakan masyarakat saat ini. Terkait dengan hal ini, kepemimpinan perempuan sendiri telah menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik pro dan kontra terhadap keabsahan perempuan sebagai seorang pemimpin. Baik dalam konteks Negara, sosial, dan  Agama. Kenyataan perempuan belum memiliki kesempatan dalam konteks kenegaraan. Bahkan dalam masalah keleluasaan atas peran sosial dan keagamaan adalah masih sebagai pandangan yang lumrah pada dekade ini. Kenyataan ini menjadi kontradiksi dari peluang yang diberikan Negara yang begitu luas terhadap perempuan. Seperti yang terungkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27. Dengan pernyataan bahwa Negara tidak mentolerir adanya diskrimasi dan perlakuan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, Negara memberikan konvensi hak-hak sosial dan politik yang sama untuk mewujudkan kondisi dan posisinya sebagai sumber daya insani pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada era globalisasi saat ini. Dalam wilayah sosio religius, permasalahan hak perempuan tersebut adalah salah satu permasalahan yang menjadi inti kajian sebuah agama. Oleh Islam, kajian ini kemudian erat hubunganya dengan masalah-masalah stratifikasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam. Atau yang lebih dikenal banyak Muslim dengan Shariah dan Fikih.