Zakat Profesi

Perspektif Yuridis dan Hukum Islam

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar Indonesia. Pasca krisis, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Pelaksanaan otonomi daerah secara drastis dan masif sejak 1 Januari 2001 juga tidak banyak membantu, jika tidak bisa dikatakan malah semakin memperburuk keadaan. Kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat, tidak mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah kemiskinan secara cepat dan efektif. Di era otonomi daerah ini, yang kita saksikan justru adalah kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi.

Karena sulitnya mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, elemen-elemen masyarakat di berbagai daerah yang penduduknya adalah dominan menganut Islam menerapkan kebijakan “Zakat Profesi” sebagai solusi awal dari kesenjangan ekonomi yang acapkali besar diantara masyarakat. Dengan “Zakat Profesi”, alur permodalan usaha-usaha kecil menengah yang biasanya tidak teratur diantara masyarakat dikelola sedemikan rupa sehingga menjadi terobosan baru bagi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Keywords; Syariah, Indonesia, Zakat Profesi, Usaha Mikro.