Kewenangan Wali Dalam Pernikahan Dan Batasannya Dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Wali nikah merupakan salah satu unsur fundamental dalam akad pernikahan menurut hukum Islam, namun kedudukannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewenangan wali dalam pernikahan beserta batasannya dalam perspektif hukum Islam, serta mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab fikih yang utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Sumber data bersifat kepustakaan, mencakup Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan wali meliputi pelaksanaan akad nikah, pemberian persetujuan terhadap calon pasangan, hak ijbar dalam kondisi tertentu, serta kewenangan mewakilkan (wakalah). Jumhur ulama (Syafi’i, Maliki, dan Hanbali) menempatkan wali sebagai rukun nikah yang menentukan keabsahan akad, sementara mazhab Hanafi memandang wali hanya sebagai syarat pelengkap sehingga perempuan dewasa dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Islam juga membatasi kewenangan wali agar tidak bersifat absolut: wali dilarang menghalangi pernikahan tanpa alasan syar’i (wali ’adhal), dan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka hak perwalian beralih kepada wali hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep wali dalam pernikahan bersifat protektif sekaligus fleksibel, dan perbedaan pandangan antar mazhab mencerminkan kekayaan ijtihad hukum Islam dalam merespons dinamika sosial masyarakat Muslim.